Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan


Tujuan:

a. memenuhi kebutuhan dan stabilisasi pasokan Bahan Pakan Asal Tumbuhan di dalam negeri; dan

b. menjamin Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari OPT, OPTK, agen penyakit hewan menular, penyakit hewan eksotik, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan.


PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 57/Permentan/PK.110/11/2015 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Persyaratan administrasi Pemasukan BPAT meliputi:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;

b. SIUP, API, TDP, dan NPWP perusahaan;

c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

d. profil perusahaan (Company profile);

e. rencana Pemasukan dan rencana pendistribusian Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk 1 (satu) tahun;

f. surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan;

g. surat pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan;

h. laporan realisasi sebelumnya; dan

i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

 

Persyaratan Teknis meliputi:

a. Negara Asal;

b. Unit Usaha;

c. mutu dan keamanan; dan

d. Kemasan dan Label 

 

Persyaratan Administrasi Pengeluaran BPAT  meliputi:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;

b. SIUP, API, TDP, dan NPWP perusahaan;

c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

d. rencana Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan

e. penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina atau instalasi karantina dari Badan Karantina Pertanian.

 

Persyaratan Teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan negara tujuan.


Tata Cara Permasukan :

1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal secara online.

2) Permohonan harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan akan melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

 

 


Tidak dikenakan biaya/gratis


< 14 Hari Kerja


Waktu Layanan :

Senin-Kamis, 08.00-15.00 WIB

Jumat 08.00-15.30 WIB

(istirahat Senin-Kamis pukul 12.00 - 13.00 WIB, Jumat 11.30-13.00 WIB)

 

 


Informasi Lebih Lengkap Silahkan Hubungi :

Sub Bagian Layanan Rekomendasi Ditjen PKH

Telepon : 021-7815380-4 Ext 4713, 021-7801513

Email : uprditjenpkh@pertanian.go.id


Aplikasi Permohonan melalui alamat :

http://app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2/


162

Layanan

11

Eselon



lpse
sms
eksim