Layanan Izin Usaha Perkebunan


Layanan untuk pengurusan izin usaha lahan perkebunan 


  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340 /12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberi Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan /OT.140/0/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/ 2016;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan /HK.140/04/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian.


Untuk memperoleh rekomendasi teknis dalam rangka IUP-B, pemohon harus memenuhi persyaratan:

  1. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari gubernur;
  6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
  9. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  10. Pernyataan kesanggupan:

11.  Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Untuk memperoleh rekomendasi teknis dalam rangka IUP-P, pemohon harus memenuhi persyaratan:

  1. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari gubernur;
  6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
  7. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan;
  8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
  9. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan
  10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan.

 

Untuk memperoleh rekomendasi teknis dalam rangka IUP, pemohon harus memenuhi persyaratan:

  1. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota;
  5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
  6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
  7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang menyelenggarakan fungsi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  8. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan;
  9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
  10. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  11. Pernyataan kesanggupan:

12. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai peraturan perundang-undangan.

http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Permentan%2098-2013.pdf


  1. Calon investor mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BKPM melalui Liaison Officer (LO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  2. Liaison Officer memeriksa kelengkapan dokumen paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menerima atau menolak;
  3. Apabila dokumen tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada calon investor;
  4. Apabila dokumen lengkap, permohonan di terima yang selanjutnya oleh TU-PTSP untuk diproses secara administrasi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sudah diterbitkan surat pengantar kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;
  5. Direktur Jenderal pembina komoditas setelah menerima permohonan, paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja telah mendisposisi kepada Ketua Tim Rekomendasi Teknis untuk dilakukan telaahan dan verifikasi secara teknis;
  6. Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus telah selesai melakukan telaahan, verifikasi teknis dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;
  7. Direktur Jenderal pembina komoditas atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima saran dan pertimbangan dari Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menerbitkan rekomendasi teknis atau surat penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Kepala BKPM melalui TU-PTSP dan didokumentasikan.


Gratis


15 (lima belas) hari kerja


Komputer dan jaringan Internet


Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No.3, Gedung C, Ragunan - Jakarta Selatan 12550 - Indonesia
Telp. : (021) 7815380 - 4 Fax : (021) 7815486-7815586. Email : ditjenbun@pertanian.go.id



120

Layanan

35502

Pengunjung

11

Eselon