Layanan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan


Layanan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan


  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan /OT.140/0/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/ 2016;
  3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 221/Kpts/HK.320/8/2014 tentang Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal;


  1. Surat permohonan dari perusahaan dilengkapi maksud dan tujuan permohonan.
  2. Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir beserta pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
  3. Tabel Komposisi kepemilikan saham perusahaan (sebelum dan sesudah perubahan).
  4. Pernyataan luas dan lokasi areal perkebunan yang telah dimiliki perusahaan.
  5. Pernyataan lokasi dan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki perusahaan.
  6. Rekomendasi ketersediaan lahan dari Bupati/Walikota setempat (copy izin lokasi).
  7. Ketersediaan sumber bahan baku dari luar perusahaan/pihak lain yang diketahui/direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah apabila pasokan bahan baku dari dalam perusahaan tidak mencukupi.
  8. (a). Informasi teknis tentang luas areal perkebunan; (b). Informasi teknis tentang kapasitas unit pengolahan; (c). - Jenis tanaman dan sumber benih yang akan digunakan; - Luas/prosentase areal gambut di lokasi rencana pengembangan disertai surat keterangan dari instansi berwenang (Dinas Kehutanan/Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian).
  9. (a). - Rencana kerja tahapan pembangunan kebun;  - Rencana kerja tahapan pembangunan unit industri pengolahan;  (b). - Pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun; - Pembiayaan total dan tahunan pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan.
  10. Kesediaan/kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar serta rencana dan biaya pembangunannya (untuk IUP yang terbit di atas Februari 2007).
  11. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku.
  12. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  13. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  14. Copy Izin Usaha Perkebunan (IUP).
  15. Copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)/tahapan proses HGU dari Badan Pertanahan Nasional (bagi perusahaan yang sudah memiliki HGU ataupun sedang dalam proses HGU).
  16. Surat Keterangan Penilaian Usaha Perkebunan tahap pembangunan/operasional dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi/kabupaten.
  17. Laporan Pembinaan dari Bupati/Walikota/Gubernur c.q Dinas Yang Membidangi Perkebunan berupa evaluasi kinerja perusahaan (jika belum dilakukan penilaian).
  18. Copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir dari perusahaan yang akan mengambil alih/penyertaan asing baru.
  19. Copy akte notaris tentang Keputusan RUPS atau Risalah Rapat yang dinotarialkan terkait pengalihan saham perusahaan/penyertaan asing baru.
  20. Surat Keterangan dari Dinas yang membidangi perkebunan bahwa perusahaan yang akan dialihkan, memiliki/tidak memiliki permasalahan dengan masyarakat sekitar dan tidak dalam status melakukan pelanggaran hukum.
  21. Surat Pernyataan dari calon perusahaan yang  akan mengambil alih untuk bersedia membeli saham perusahaan yang akan dialihkan dengan luas lahan yang dimiliki tidak melebihi luas lahan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 dan Company Profile dari perusahaan yang akan membeli yang menginformasikan jumlah total areal perkebunan yang telah dimiliki.
  22. Surat Pernyataan dari calon perusahaan yang akan mengambil alih untuk tetap melanjutkan Pola Kemitraan dan Program Community Development yang telah disepakati sebelumnya.


  1. Calon investor mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BKPM melalui Liaison Officer (LO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  2. Liaison Officer memeriksa kelengkapan dokumen paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menerima atau menolak;
  3. Apabila dokumen tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada calon investor;
  4. Apabila dokumen lengkap, permohonan di terima yang selanjutnya oleh TU-PTSP untuk diproses secara administrasi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sudah diterbitkan surat pengantar kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;
  5. Direktur Jenderal pembina komoditas setelah menerima permohonan, paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja telah mendisposisi kepada Ketua Tim Rekomendasi Teknis untuk dilakukan telaahan dan verifikasi secara teknis;
  6. Pemeriksaan dan penelaahan dilakukan oleh Tim Rekomendasi Teknis paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diagendakan;
  7. Apabila dalam pemeriksaan Tim Rekomendasi Teknis terdapat persyaratan yang tidak benar, informasi tersebut akan disampaikan kepada pemohon melalui surat paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak menerima hasil penelaahan teknis;
  8. Apabila pemohon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima surat sesuai dengan stempel pos tidak dapat memenuhi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali;
  9. Permohonan yang memenuhi persyaratan teknis paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk diterbitkan Rekomendasi Teknis;
  10. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan teknis paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikembalikan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal disertai dengan alasan penolakannya.


Gratis


20 (dua puluh) hari kerja


Komputer dan jaringan Internet


Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No.3, Gedung C, Ragunan - Jakarta Selatan 12550 - Indonesia
Telp. : (021) 7815380 - 4 Fax : (021) 7815486-7815586. Email : ditjenbun@pertanian.go.id



120

Layanan

35502

Pengunjung

11

Eselon