Rekomendasi Pemasukan Telur


Telur memiliki nutrisi yang cukup penting untuk kesehatan akan tetapi dapat menjadi media pembawa dan pertumbuhan mikroorganisme yang membahayakan baik bagi konsumen yang mengkonsumsinya maupun terhadap sumberdaya peternak dan lingkungannya.

Produk telur antara lain berupa: egg powder, whole egg powder, white egg powder, yolk egg powder, frozen pasteurized liquidess, dan egg pulp belum banyak tersedia di Indonesia, oleh sebab itu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri diperlukan impor produk telur dari luar negeri.

dalam rangka menjamin produk Pangan asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehaht, Utuh dan halal (ASUH), maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) menerapkan persyaratan teknis terhadap pemasukan produk telur dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.


A. Persyaratan Negara Asal:

    (1) Telah disetujui oleh Pemerintah Indoensia melalui kajian situasi dan kondisi penyakit unggas dan zoonosis (seperti Avian Influenza), sistem pelayanan veteriner dan penerapan jaminan keamanan pangan di negara asal;

    (2) Memiliki Unist Usaha (establishment) yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia antara lain menerapkan HACCP dan Kehalalan.

 

B. Persyaratan Pelaku Usaha:

    (1) Fotokopi SIUP;

    (2) Fotokopi NPWP;

    (3) Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);

    (4) Fotokopi Angka Pengenal Impor Umum (APIU);

    (5) Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan;

    (6) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

    (7) Fotokopi Rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

    (8) Fotokopi NKV;

    (9) Fotokopi Health Certificate;

    (10) Fotokopi Certificate of Origin (CoO);

    (11) Fotokopi Certificate of Analisis (CoA);

    (12) Fotokopi Sertifikat Halal;

    (13) Fotokopi Invoice;

    (14) Kartu kendali realisasi yang telah diisi bagi yang pernah melakukan pemasukan sebelumnya.

 

C. Persyaratan Teknis:

    (1) Bahan baku telur harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan disetujui oleh Pemerintah Negara Asal, bebas dari penyakit High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan New Castle Disease (ND) yang dibuktikan dengan sertifikat;

    (2) Telah dilakukan pengujian terhadap cemaran mikroba dan residu obat hewan sekurang-kurangnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dibuktikan dengan sertifikat;

    (3) Produk telur bebas dari Listeria monocytogenes dan Salmonella enteritidis dibuktikan dengan sertifikat;

    (4) Tidak mengandung bahan pengawet, bahan tambahan dan zat kimia lain yang membahayakan kesehatan manusia yang dibuktikan dengan sertifikat;

    (5) Berasal dari unit usaha yang telah disetujui oleh Dirjen Peternakan dan setiap proses pembuatan produk telur harus telah menerapkan pronsip HACCP dan kehalalan.

 


(1) Pelaku usaha mengajukan permohonan pemasukan telur melalui Sub Bagian Layanan Rekomendasi dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan.

(2) Sub Bagian melakukan verifikasi dokumen persyaratan administrasi dan selanjutnya disampaikan ke Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk dilakukan verifikasi dokumen persyaratan teknis.

(3) Jika permohonan rekomendasi disetujui maka akan diterbitkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Telur yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.


Rp. 250.000,00 per dokumen (sesuai PP 35 Tahun 2016)


14 (empat belas) hari kerja


Waktu Layanan :

Senin-Kamis, 08.00-15.00 WIB

Jumat 08.00-15.30 WIB

(istirahat Senin-Kamis pukul 12.00 - 13.00 WIB, Jumat 11.30-13.00 WIB)


Informasi Lebih Lengkap Silahkan Hubungi :

Sub Bagian Layanan Rekomendasi Ditjen PKH

Telepon : 021-7815380-4 Ext 4713, 021-7801513

Email : uprditjenpkh@pertanian.go.id

 



120

Layanan

35502

Pengunjung

11

Eselon