Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan


Dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu Menteri Pertanian telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha dibidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014.

 


1.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2.

 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang       Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman pangan;

5.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/HK.140/4/2015 tentang     Syarat, Tatacara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Remendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka  Penanaman Modal.


No

Persyaratan

JENIS USAHA

IUPP

IUPP-P

IUPP-PP

Perbenihan

1

Akte pendirian dan perubahannya

2

Surat kuasa dari Direktur Utama

 

 

 

3

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab perusahaan

 

 

 

4

Nomor  Pokok Wajib (NPWP)

5

Surat Keterangan domisili

 

6

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

 

 

7

Izin Usaha Perindustrian (IUP)

 

 

8

 

 

Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Tata Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota untuk izin usaha tanaman pangan proiss produksi yang diterbitkan oleg Gubernur

 

9

 

 

Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari Gubernur untuk izin usaha tanaman pangan proses produksi yang diterbitkan oleh Bupoati/ Walikota

 

10

 

Izin lokasi dari Bupati/ Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000

 

11

Rekomendasi lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi unit pengolahan

 

 

12

Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/ Walikota

 

 

13

Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan

 

14

 

 

Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup 

15

 

Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian

 

16

 

Pernyataan kesanggupan menerapkan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha

 

17

Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan

 

18

Hak Guna Usaha (HGU)

 

 

 

19

 

Rekomendasi sebagai produsen benih dari SKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sertifikasi benih

 

 

 

           

Keterangan:

IUPP

: Izin Usaha Proses Produksi

IUPP-P

: Izin Usaha Penanganan Pasca Panen

IUPP-PP

: Izin Usaha Keterpaduan antara Produksi dan Penanganan Pascapanen


Tatacara Penerbitan Rekomendasi

  1. Calon investor mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BKPM melalui LAison Officer (LO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  2. Laison Officer memeriksa kelengkapan dokumen paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menerima atau mebnolak;
  3. Apabila dokumen tidak lengkap,pemohon ditolak dan dikembalikan kepada calon investor;
  4. Apabila dokumen lengkap, permohonan diterimayang selanjutnya oleh TU-PTSP untuk proses secara administrasi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sudah diterbitkan surat pengantar kepada Direktur  Jenderal  pembina komoditas;
  5. Direktur Jenderal pemina komoditas setelah menerima permohonan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja telah mendisposisi kepada Ketua Tim Rekomendasi eknis untuk dilakukan telaahan dan verifikasi secara teknis;
  6. Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus telah selesai melakukan telaahan verifikasi teknis dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Pembina komoditas;
  7. Direktur Jenderal Pembina komoditas atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima saran dan pertimbangan dari Ketua TIM Rekomendasi Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menerbitkan rekomendasi teknis atau surat penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Kepala BKP melalui TU-PTSP dan didokumentasikan. 


Gratis


BKPM 1 hari, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 15 hari.


1.Komputer

2.Jaringan Internet


Subbag Layanan Rekomendasi

Bagian Evakuasi dan Layanan Rekomendasi 

Sesditjen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

JL.AUP No 3 Pasar Minggu JAkarta Selatan

Telp (021) 7806262-7806274 Ext.8022

Emali: layanan.rekomendasi.tp@gmail.com


Masa Berlaku

1. IUTP-P, IUTP-PP atau IUTP berlaku selama pelaku usaha masih melakukan      kegiatan usaha

2. IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP dilarang untuk dipindahtangankan


120

Layanan

35502

Pengunjung

11

Eselon