Sertifikasi ISPO



Permentan Nomor 11 Tahun 2015 


Syarat permohonan Sertifikasi

 

Perusahaan Perkebunan yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut: a. Izin usaha Perkebunan seperti:

 

1) Izin Usaha Perkebunan (IUP);

2) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);

3) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);

4) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);

5) Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);

6) Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);

7) Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau

8) Izin usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama        Menteri Pertanian.

 

b. Hak atas tanah sesuai peraturan di bidang pertanahan;

c. Izin lingkungan; dan

d. Penetapan usaha Perkebunan Kelas I, Kelas II atau Kelas III dari                  bupati/wali kota, gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangan.


Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan

a. Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan angka 5        (lima) di atas mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada salah          satu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari               Komisi ISPO.

b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari               Perusahaan Perkebunan melakukan penelitian atas kelengkapan dan       kebenaran dokumen (document review).

c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada     Perusahaan Perkebunan untuk dilengkapi.

d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Perusahaan Perkebunan                   membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputi audit tahap     I, audit tahap II dan survailen. 23

e. Setelah Perusahaan Perkebunan membuat kontrak kerja dengan               Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai           berikut:

1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.

2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dan dilakukan audit tahap I dan audit tahap II.

3) Untuk pelaksanaan audit tahap I diperlukan paling kurang 2 (dua) hari kerja dengan 3 orang auditor, sedangkan audit tahap II dapat dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 4 orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.

4) Pelaksanaan Audit dilakukan sebagai berikut:

a) Tahap I (on site audit) meliputi penilaian terhadap :

(1) kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;

(2) sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada tahap ke-II;

(3) titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu;

(4) para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

Hasil penilaian tahap I yang tidak memenuhi persyaratan terkait legalitas dan waktu penyelesaiannya (lebih dari 6 bulan) tidak dapat diprediksi, harus dilaporkan kepada Komisi ISPO.

Sebelum melaksanakan audit tahap II (on site audit), Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan pengumuman publik melalui Sekretariat Komisi ISPO paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan audit.

b) Tahap II meliputi penilaian terhadap:

(1) seluruh dokumen yang digunakan oleh Perusahaan Perkebunan;

(2) penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usaha pengolahan;

(3) kompetensi dari petugas Perusahaan Perkebunan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;

(4) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.

f. Mengingat ISPO bersifat wajib (mandatory), temuan yang tidak memenuhi persyaratan (non compliance/NC) tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak. 24

g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan lagi dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama.

h. Hasil penilaian/laporan audit tahap II Lembaga Sertifikasi terhadap Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (closing audit).

i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.

j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat penilaian.

k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.

l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Perusahaan Perkebunan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (approval). Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.

m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.

n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Perusahaan Perkebunan bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan diakui (approved) oleh Direktur Jenderal, selaku Ketua Komisi ISPO.

Apabila terdapat penambahan luas areal tanaman menghasilkan (perluasan kebun milik sendiri), penambahan pasokan bahan baku dari kebun lain (Usaha Kebun Swadaya dan Usaha Kebun Plasma yang telah memiliki sertifikat ISPO) dan/atau peningkatan kapasitas usaha pengolahan, maka perlu dilakukan audit terhadap penambahan dimaksud untuk memperoleh perluasan sertifikat


Biaya ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan ISPO (sesuai Kntrak LS dengan Perusahaan / Pelaku Usaha) , ISPO hanya mengatur minimal HOK (Man Days) yang digunakan.


6 Bulan - 1 Tahun

Proses lamanya penyelesaian bisa di lihat di dalam Permentan Nomor 11 tahun 2015, tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 

( http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%2011-2015%20ISPO.pdf)


-


http://www.ispo-org.or.id/

 (021) - 7827460 / (021) 7818367


Iformasi Lebih Lengkap Bisa di dapatkan di website ISPO.

http://www.ispo-org.or.id/

 (021) - 7827460 / (021) 7818367


145

Layanan

44157

Pengunjung

11

Eselon