Toko Tani Indonesia

Kunjungi Layanan

Tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.Berdasarkan permasalahan diatas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan dengan membangun Toko Tani Indonesia (TTI) melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan marketpower oleh pelaku usaha tertentu. 


1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

 


Kriteria TTI :

a. Pedagang pangan atau lembaga lain yang bergerak dalam pemasaran pangan;

b. Memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa;

c. Berlokasi strategis yang memudahkan untuk menerima akses pasokan dan menyalurkan kepada konsumen;

d. Memiliki SIUP/NPWP/UD/minimal surat izin usaha dari desa/ kelurahan;

e. Berpengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan;

f. Tidak sedang bermasalah dalam hutang/piutang dengan pihak manapun;


Penetapan TTI dilakukan melalui tahapan:

a. Calon TTI dari usulan LUPM atau usulan masyarakat atau hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten/Kota, atau Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Pusat;

b. Hasil CP/CL TTI oleh Tim Teknis diusulkan kepada provinsi melalui Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota;

c. Penetapan TTI oleh PPK disahkan oleh KPA di provinsi;

d. TTI yang berlokasi di wilayah Jabodetabek ditetapkan oleh kepala Dinas/Badan/Kantor yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat atau Banten.


Tidak dipungut biaya



PC , Laptop, Sistem Apllikasi Online

Toko Tani Indonesia (TTI) Centre

Jalan Raya Ragunan Jati Padang, Pasar Minggu, RT.1/RW.3 (Depan SMAN 28 Jakarta)

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Telp: (021) 22701127/ 22701814


Badan Ketahanan Pangan
Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Gedung E Lantai 6
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan. Jakarta Selatan.

Telp: (021) 7804496 
Email: sekretariat.tti@gmail.com
 


Informasi terkait layanan dapat di akses melalui website http://tti.pertanian.go.id


146

Layanan

52715

Pengunjung

11

Eselon